DISWAY, SULSEL - Instruksi efisiensi yang dikeluarkan Presiden Prabowo berdampak pada sejumlah lini. Pemerintah daerah pun terpaksa harus melakukan penyesuaian anggaran untuk melakukan penghematan. Meski begitu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) agar efisiensi anggaran tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Udin Saputra Malik. Menurutnya, efisiensi mendorong pelaksanaan pemerintahan dengan efektif. Yang terpenting, kata dia adalah betul-betul berdampak pada masyarakat.
"Efisiensi itu kan berarti mau mengajarkan kita bagaimana menjalankan oemerintahan dengan cost efective. Bagaimana menciptakan program yang biayanya efektif dan kemudian menghasilkan dampak di masyarakat," kata dr Udin, sapaannya.
Legislator Bidang Pemerintahan itu berharap, pemerintah betul-betul selektif memeriksa mana kegiatan yang bisa berdampak kepada masyarakat, mana yang tidak.
"Yang tidak inilah kemudian dikurangi, dibatasi. Tapi kalau dia punya dampak langsung kepada masyarakat, yah jangan. Artinya jangan buta-buta melakukan efisiensi. Harus dikaji betul-betul," tegasnya.
Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, juga mengatakan, efisiensi tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat.
"Anggaran harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya evaluasi berkala dalam penggunaan anggaran. “Kami akan terus memantau dan mengevaluasi setiap pengeluaran, agar belanja daerah benar-benar efektif dan tidak ada yang sia-sia,” pungkasnya. (Josh/C)