“Komite Medik sudah mengeluarkan hasil audit karena mereka telah melakukan rapat dengan IDI Cabang Makassar dan kolegium dokter anak. Selanjutnya akan ada pertemuan dengan IDI Kota Makassar serta kolegium perawat atau PPNI. Hasil dari pertemuan inilah yang sedang kita tunggu,” jelasnya.
Fahrizal mengatakan Komisi D DPRD Makassar meminta hasil audit disampaikan secara jelas dan transparan kepada publik. DPRD juga mendorong Dinas Kesehatan melakukan audit eksternal terhadap kasus tersebut.
“Kami menyarankan agar dilakukan audit eksternal dari Dinas Kesehatan. Hasil audit internal nantinya dibandingkan dengan hasil audit eksternal. Hasilnya harus jelas dan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat,” tegasnya.
Menurut dia, audit eksternal diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai penyebab kematian bayi serta memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam pelayanan medis.
Fahrizal menegaskan, dugaan malapraktik tidak dapat langsung disimpulkan sebelum seluruh proses audit dan pemeriksaan selesai. Namun, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau terbukti ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas dari Dinas Kesehatan,” katanya
Komisi D DPRD Makassar selanjutnya akan menunggu hasil audit internal dan eksternal sebagai dasar untuk menentukan langkah lebih lanjut terkait kasus kematian bayi tersebut.