Subjektif Tafsirkan Amar Kasasi MA, Kejari Makassar Tahan Istri Owner Perumahan

DISWAY,  SULSEL  - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar diduga telah melakukan penafsiran amar putusan kasasi oleh Mahkamah Agung secara subjektif, dan melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap seorang istri owner perumahan di Kabupaten Gowa.

Kuasa Hukum pemilik rumah atas nama Fatmawati Sultan Kaya ini pun mendesak pihak Kejari Makassar untuk membebaskan kliennya yang saat ini tengah ditahan di Lapas kelas II A Wanita Sungguminasa.

Perwakilan Kuasa Hukum, Akhmad Rianto mengatakan, penahanan yang dilakukan oleh Kejari Makassar diduga kuat tidak sesuai dengan amar putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.

“Bahwa kami kuasa hukum dari Ibu Fatmawati Sultan Kaya, keberatan atas adanya eksekusi pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dilakukan Kejaksaan Negeri Makassar terhadap klien kami, yang tidak sesuai isi amar putusan tingkat kasasi,” ujarnya, Selasa 18 Februari 2025.

Rinto menjelaskan, awalnya perkara ini bermula dari transaksi penjualan rumah yang terletak di Perumahan Puri Diva Istambul Blok B6 No 8 (dalam kuitansi blok B1 No. 6) seharga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Karena pembelian rumah yang dilakukan oleh Subaedah belum lunas dan baru dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan kuitansi tanggal 27 Januari 2015. Sehingga belum dilakukan pembuatan akte jual beli dan penyerahan rumah.

“Namun perkara tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana hanya karena dalam kwitansi yang dibuat Terdakwa melakukan kesalahan penulisan. Di mana menuliskan Blok B 1 no.6 tipe 345/300 yang seharusnya Blok B6 No. 8 Tipe 345/300,” sebutnya.

Sehingga perkara itu pun bergulir hingga ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar, dan berakhir dengan melakukan perdamaian sebagaimana surat Pernyataan Perdamaian Bersama tertanggal 4 Juni 2024.

Alih-alih berupaya melakukan restoratif jusctice, JPU justru terus berupaya melakukan penuntutan dengan hukuman maksimal. JPU keberatan dengan keringanan hukuman karena adanya pernyataan damai tersebut, dan melakukan upaya banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Sehingga keluar amar putusan kasasi dari MA yang menyatakan menolak kasasi JPU Kejari Makassar, serta memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar mengenai hukuman pidana menjadi 2 tahun.

“Namun dalam putusan kasasi Mahkamah Agung itu tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan kota. Untuk diketahui, Putusan di tingkat Pengadilan Tinggi Makassar memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan kota,” kata Rinto.

Lantas selanjutnya, pihak Kejari Makassar diduga telah melakukan tafsir subjektif atas perintah MA tersebut dengan melakukan penahanan terhadap Terdakwa pada Lapas Kelas II A Wanita Sungguminasa.

Sesuai kententuan Pasal 197 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kata Rinto, sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi, apabila suatu putusan pemidanaan tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP, maka putusan itu tidak bisa dilaksanakan.

“Sehingga menurut hemat kami, tindakan eksekusi putusan tingkat kasasi yang dilakukan Kejari Makassar terhadap klien kami, yang dilakukan oleh Jaksa Rahmawati Azis, SH, MH dengan memasukkan kembali kepada Tahanan Lapas adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Amar Putusan tingkat kasasi dan bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 KUHAP,” tegasnya.

Sumber: