Tim Hukum INIMI-DIA Terima Puluhan Laporan Money Politic H-1 Pencoblosan

MAKASSAR, DISWAYSULSEL - Tim Hukum pasangan INIMI-DIA mengatakan telah menerima puluhan laporan pelanggaran di masa tenang Pilkada ini. Di mana sebelumnya, Tim Hukum INIMI-DIA telah membuka posko pengaduan masyarakat via hotline.

Ketua Tim Hukum INIMI-DIA, Akhmad Rianto mengungkapkan bahwa pihaknya bahkan menerima laporan adanya praktek money politic yang diduga terstruktur, sistematis dan massif di beberapa kabupaten kota.

"Jadi kami menemukan dalam bentuk rekaman video, foto, dan rekaman suara. Kami memiliki bukti itu ada keterkaitan, modusnya memaketkan paslon yang ada di walikota/bupati dengan Gubernurnya. Mereka memaketkan itu dan kami punya bukti soal itu," ungkapnya, Selasa, 26 November 2024.

"money politic-nya variatif, ada sembako dan ada uang. Bahkan ada yang lewat alat pertanian, pupuk dan bibit, mungkin karena sekarang musim tanam," tambahnya.

Diketahui, Tim Hukum INIMI-DIA telah membuka layanan posko pengaduan masyarakat terkait dengan adanya pelanggaran di masa tenang hingga hari pencoblosan nanti. Akhmad Rianto mengatakan, bahkan sehari sebelum hari pemilihan 27 November, pihaknya telah menerima puluhan laporan.

"Pagi ini saja (26 November) itu ada puluhan aduan mengirim video, foto, rekaman suara. Satu (laporan) dari luar kota dari Luwu Timur," sebutnya.

Oleh karena itu, Rianto mendorong agar Bawaslu dapat aktif 'jemput bola' atas semua pelanggaran ini. Dia mengatakan, Bawaslu sebagai pihak yang punya fungsi pengawasan dan eksekutor seharusnya tidak pasif hanya menunggu laporan.

Sebab pelanggaran yang ditemukan ini, menurut dia telah memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

"Meminta penyelenggara pemilihan yakni Bawaslu beserta perangkatnya Gakkumdu bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut yang terjadi di atas," sebut Ketua Partai Buruh Sulsel ini.

"Kami juga mendesak kepada Bawaslu agar lebih masif melakukan pengawasan dan melakukan proses penegakkan hukum pemilihan terhadap pelaku baik itu masyarakat, tim pemenangan, serta parpol pengusung untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat," tukasnya.

Tim Hukum INIMI-DIA juga mengajak masyarakat untuk mengawasi proses pelaksanaan pemilihan. Termasuk melaporkan dugaan kecurangan dan pelanggaran Pilwalkot dan Pilgub.

Sumber: