Jürgen Habermas membayangkan ruang publik sebagai wilayah tempat warga menguji klaim kekuasaan melalui argumentasi. Dalam kerangka ini, kritik bukan musuh negara. Kritik merupakan bagian dari proses pembentukan legitimasi.
Ketika kritik dibalas dengan ungkapan seperti “anjing menggonggong”, “cari negara lain”, atau label yang dapat diasosiasikan dengan pengabdian kepada kepentingan asing, ruang dialog menyempit. Pemerintah mungkin merasa sedang memperkuat optimisme, tetapi warga dapat menangkap pesan lain: hanya optimisme versi negara yang dianggap sah.
Manuel Castells melihat masyarakat kontemporer sebagai masyarakat jaringan. Kekuasaan tidak lagi hanya terletak pada kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga pada kemampuan membangun dan memprogram jaringan tempat pesan tersebut beredar.
Di dalam masyarakat jaringan, presiden memang memiliki mikrofon terbesar. Namun, ia tidak lagi mempunyai satu-satunya tombol pengendali. Warga, influencer, media, oposisi, pendukung, bot, buzzer, dan algoritma ikut menentukan perjalanan pesan. Negara merupakan simpul yang sangat kuat, tetapi bukan lagi pusat tunggal semesta komunikasi.
Karena itu, komunikasi politik hari ini membutuhkan kemampuan mendengarkan, mengantisipasi potongan, menjelaskan kebijakan melalui data, membangun percakapan, dan menerima bahwa kritik tidak selalu identik dengan permusuhan. Yang dibutuhkan bukan lebih banyak gebrakan podium. Yang dibutuhkan adalah arsitektur komunikasi yang memahami bagaimana makna bergerak.
Semiotika Otonom dan Lepasnya Makna dari Presiden
Keterbatasan teori komunikasi lama menjadi semakin terlihat melalui apa yang di sebut sebagai Semiotika Otonom. Semiotika konvensional umumnya menempatkan manusia sebagai pusat produksi dan penafsiran makna. Seseorang menyampaikan tanda, lalu orang lain menafsirkannya berdasarkan bahasa, budaya, dan konteks.
Dalam ekologi digital, perjalanan tanda tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehendak manusia. Begitu sebuah kalimat dilepaskan ke ruang digital, ia masuk ke dalam sirkulasi yang digerakkan oleh algoritma, metrik keterlibatan, mesin rekomendasi, potongan otomatis, judul media, tangkapan layar, dan pengulangan lintas platform.
Tanda mulai memperoleh jalur hidupnya sendiri. Presiden mungkin bermaksud mengatakan A. Platform memilih potongan B. Media memberi judul C. Warganet menghubungkannya dengan pengalaman D. Lalu algoritma memperkuat tafsir yang menghasilkan kemarahan paling tinggi.
Pada tahap ini, makna tidak lagi berada sepenuhnya di tangan presiden, wartawan, atau bahkan masyarakat. Makna muncul dari pertemuan manusia, mesin, metrik, emosi, konteks sosial, dan kecepatan sirkulasi. Inilah yang tidak dipahami oleh model komunikasi hegemonik: kekuasaan dapat mengendalikan mimbar, tetapi tidak lagi dapat mengendalikan kehidupan tanda setelah meninggalkan mimbar.
Istilah “londo ireng” mungkin dimaksudkan untuk menggugah nasionalisme. Namun, setelah memasuki sistem tanda digital, ia dapat berubah menjadi simbol delegitimasi pers. Kalimat “tanam padi sendiri” mungkin dimaksudkan untuk membela petani.
Di dalam sirkulasi algoritmik, ia berubah menjadi tanda ketidakpekaan terhadap mahalnya kebutuhan pokok. Ungkapan “cari negara lain” mungkin dimaksudkan sebagai cambuk optimisme. Di ruang publik digital, ia dapat bermetamorfosis menjadi tanda bahwa pemerintah tidak bersedia mendengarkan kecemasan rakyat.
Makna bukan lagi prajurit yang selalu taat kepada komandannya. Ia dapat membelot, berganti seragam, lalu menyerang balik sumber yang melahirkannya.
Ketika Kegaduhan Menjadi Risiko Ekonomi
Memang tidak tepat menyatakan bahwa setiap pidato kontroversial Prabowo secara otomatis mengguncang rupiah atau menjatuhkan indeks saham. Nilai tukar, pasar modal, dan investasi dipengaruhi banyak variabel, termasuk kebijakan fiskal, suku bunga, situasi global, kondisi anggaran, stabilitas kelembagaan, serta persepsi terhadap independensi lembaga ekonomi.
Namun, komunikasi presiden tetap merupakan variabel penting karena pasar bekerja bukan hanya berdasarkan angka, tetapi juga berdasarkan ekspektasi dan kepercayaan. Ketika komunikasi pemerintah berulang kali menimbulkan kebutuhan klarifikasi, pelaku ekonomi dapat membaca adanya ketidakpastian koordinasi, ketidakjelasan arah kebijakan, atau jarak antara retorika dan mekanisme pelaksanaan.