Dewan Soroti Pengelolaan Anggaran Disnakertrans Sulsel, Belanja Pegawai Lebih Besar Ketimbang untuk Program

Dewan Soroti Pengelolaan Anggaran Disnakertrans Sulsel,  Belanja Pegawai Lebih Besar Ketimbang  untuk Program

--

DISWAY, SULSEL - Anggota Komisi E  DPRD Sulawesi Selatan, Mahmud menyoroti pengelolaan anggaran  Dinas Ketenagaankerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulsel. Pasalnya, anggaran yang dikelola pada APBD 2024 masih menyisakan silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran.

Padahal, Disnakertrans mengelola anggaran cukup minim dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov lainnya. Sorotan itu disampaikan  Mahmud saat rapat evaluasi serapan anggaran triwulan IV bersama OPD Disnakertrans di Gedung DPRD Sulsel, Kamis, 16 Januari  2025.

"Pembagian anggaran dari pos-posnya itu, hampir mirip, semua ada sisa anggaran atau SILPA 2024," katanya.

Legislator dari Partai NasDem itu juga menanyakan, sisa anggaran tersebut  apakah silpa atau  utang belum terbayarkan."Artinya, apakah semua visi sudah tercapai dan tinggal dibayarkan atau akan dilanjutkan di anggaran tahun berikutnya?," tanya Mahmud.

Menurut Mahmud,  pengelolaan anggaran di Disnakertrans terjadi ketimpangan.  Alokasi anggaran  lebih banyak untuk belanja ASN dibandingkan program pembangunan lainnya.

"Ke depan, diharapkan alokasi anggaran bisa lebih efektif dan terarah, seperti untuk rehabilitasi tempat pelatihan kerja dan pengembangan program-program peningkatan pendapatan. Ini perlu menjadi perhatian serius agar penggunaan anggaran lebih terukur," saran Mahmud.

Kepala Dinas Ketenagaankerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans)  Sulsel, Jayadi Nas mengungkapkan,  pada APBD   2024, pihaknya mengelola anggaran sebesar Rp36 miliar lebih.  Kemudian serapan anggaran mencapai 99,70 persen untuk sembilan program.

"Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menduduki peringkat pertama dalam hal tingkat serapan anggaran selama tahun 2024," kata dia.

Dia menambahkan, terkait alokasi anggaran tersebut antaranya tersalurkan Rp33 miliar untuk  penunjang urusan pemerintahan daerah atau belanja pegawai.  Selebihnya Rp3 miliar lebih diperuntukkan beberapa program.  (*)

Sumber: