Makan Bergizi Gratis Belum Masuk APBD

MAKASSAR, DISWAYSULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan belum memasukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2025. Hal ini dikarenakan Pemprov Sulsel masih berada dalam masa transisi.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyebut perlunya sinkronisasi dan penyesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar program MBG dan PKG dapat diakomodasi dalam APBD.

Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel telah menyepakati APBD Pokok 2025 sebesar Rp 9,378 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 9,214 triliun, sementara pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 164 miliar.

Politikus yang akrab disapa Cicu ini menuturkan, jika program MBG dan PKG dibebankan kepada daerah, maka pembahasannya akan dilakukan pada APBD Perubahan 2025.

“Ada beberapa hal terkait kebijakan pemerintah pusat yang perlu masuk dalam APBD 2025. Karena pemerintahan (Pemprov Sulsel) sedang dalam masa transisi, maka beberapa kebijakan, seperti program makan bergizi gratis (MBG dan PKG), perlu disinkronisasikan terlebih dahulu,” kata Cicu, Selasa, 21 Januari 2025.

Cicu mengakui, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, telah mengusulkan agar program MBG dan PKG dapat diakomodasi dalam APBD. Usulan ini disampaikan Fadjry saat kunjungan perdananya ke Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Senin lalu.

"Kehadiran Pj Gubernur menjadi kesempatan membangun komunikasi yang lebih baik, terutama dalam mengawal program-program strategis," ungkapnya.

Cicu menegaskan bahwa DPRD Sulsel siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat yang relevan dengan kebutuhan daerah. Namun, proses penyesuaian terhadap perencanaan dan anggaran tetap membutuhkan pembahasan.

"Nantinya kita akan selaraskan, karena APBD 2025 sudah disahkan. Jadi akan dicari celah di APBD Perubahan untuk mengakomodasi program tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, menegaskan bahwa MBG dan PKG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah.

"Saya komunikasikan bersama anggota DPRD Sulsel dan alhamdulillah saya memberikan apresiasi. Karena bagaimana pun pemerintahan yang baik itu pasti didukung oleh legislasi yang kuat. Oleh karena itu, ruang-ruang komunikasi yang baik ini antara legislatif dan eksekutif harus seiring bersama," ujarnya.

Prof. Fadjry juga berharap pemerintah kabupaten/kota dapat berkontribusi dalam penerapan program MBG dan PKG.

"Anggaran dari pemerintah pusat pasti ada, tetapi program seperti makan bergizi gratis tentu melibatkan bupati/wali kota. Karena itu adalah program yang menyentuh langsung masyarakat," imbuhnya.

Sumber: