Semrawut SPMB: Jumlah Sekolah Negeri Tidak Sebanding, Perlu Kolaborasi Swasta

Adi menyebut jumlah pendaftar sangat besar, bahkan bisa dua kali lipat dari kapasitas ruang belajar yang tersedia.

“Akibatnya, banyak siswa yang tidak tertampung, bahkan bisa sampai setengah dari jumlah pendaftar,” kata akademisi Unhas itu.

Persoalan ini tidak hanya terjadi pada jenjang SMA, tetapi juga SMP. Namun, menurutnya, SMP cenderung lebih mudah ditangani karena kewenangannya berada di tingkat kabupaten/kota.

“SMA itu menjadi lebih rumit karena cakupan wilayahnya lebih luas, sementara rentang kendali pemerintah provinsi terbatas. Itu yang membuat persoalan di jenjang SMA lebih serius,” lanjutnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Adi menekankan pentingnya menambah sekolah negeri, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan menengah.

“Salah satu jalur seleksi, yaitu jalur zonasi atau domisili, sangat tergantung pada keberadaan sekolah di dekat tempat tinggal siswa. Kalau tidak ada sekolah di wilayah tersebut, maka mereka otomatis tidak punya akses,” jelas Akademisi Universitas Hasanuddin Makassar  itu.

Ia juga mengkritik lambatnya pemerintah dalam merespons kebutuhan infrastruktur pendidikan.

“Jumlah siswa terus bertambah setiap tahun. Ini sebetulnya kritik utama yang perlu disampaikan, lambatnya respons pemerintah terhadap lonjakan pendaftar dari tahun ke tahun,” ucap Adi.

Selain penambahan sekolah dan ruang belajar, ia mendorong adanya kebijakan terintegrasi antara sekolah negeri dan swasta untuk menjamin semua anak mendapatkan hak pendidikan.

“Pemerintah mestinya punya kebijakan terintegrasi yang melibatkan sekolah swasta dalam menampung siswa-siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri,” tegasnya.

Ia juga menyinggung lemahnya sistem pendataan pemerintah terhadap siswa yang gagal masuk sekolah negeri.

“Sering kali tidak tahu ke mana mereka pergi setelah gagal masuk sekolah negeri apakah lanjut ke swasta, atau malah putus sekolah. Ini kelemahan yang serius,” tambahnya.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Prof. Arismunandar, menyoroti jumlah pendaftar di Makassar yang mencapai hampir 20 ribu siswa, sementara kuota yang tersedia tidak sebanding.

“Kondisi ini memperlihatkan pentingnya peran sekolah swasta. Sekolah negeri kapasitasnya terbatas. Jadi sisanya harus ditampung sekolah swasta,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta dalam menampung seluruh calon siswa.

Sumber: