Jangan Cawe-cawe di Pilkada, Warning Penyelenggara, TNI-Polri dan ASN

MAKASSAR, DISWAYSUSEL - Aparatur pemerintahan diharapkan mampu menjaga netralitas pada Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 November mendatang.  Termasuk di masa tenang ini.

Penyelenggara  Pemilu baik KPU atau Bawaslu, TNI, Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta tidak menambah tingginya tensi situasi politik dengan melakukan cawe - cawe di Pilkada.

Apalagi, situasi politik di masyarakat sudah mulai memanas antar pendukung. Sehingga,  jika terjadi ketidaknetralan Aparatur Pemerintahan otomatis akan memancing terjadinya keonaran.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan,  pihaknya telah membangun komitmen untuk menjaga netralitas penyelenggara hingga ke level Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kita kan buat bimtek kita minta teman-teman pengawas, kita minta masyarakat semua ikut terlibat dalam proses ini,” sebutnya saat ditemui di Kantor KPU Sulsel, Minggu, 24 November 2024.

Hasbullah menyebut, sesuai PKPU 17 terkait dengan pungut hitung suara, baik pewarta ataupun masyarakat sipil bisa melakukan foto terkait dengan salinan hasil C-Plano. Hal itu merupakan bagian dari akuntabilitas yang didorong oleh KPU sampai di level pemungutan suara.

“Karena partisipasi aktif masyarakat itu penting dalam melakukan pengawasan terkait dengan kerja-kerja di lapangan,” tukasnya.

Pengamat Politik Unversitas Hasanuddin (Unhas), Tasrifin Tahara menilai, meningginya  tensi politik  akan lebih meningkat  di masa tenang. Kendati kerja  kerja  Tim Pemenangan pasangan calon akan lebih intens lagi.

Mulai  menjaga basis,  serta  memobilisasi segala sumber daya untuk mendapatkan peluang di penghujung.

“Jadi apapun berpotensi dia lakukan sepanjang tidak terlihat atau terpantau oleh pihak-pihak seperti Bawaslu. Sebenarnya yang grasak-grusuk itu hanya pada level tim sukses, karena masyarakat juga sudah punya pilihan,” sebutnya.

Terkait netralitas penyelenggara Pemilu, TNI,  Polri dan ASN, Ketua Prodi Antropologi FISIP Unhas ini mengatakan, tidak menutup  kemungkinan pelanggaran-pelanggaran  dilakukan oleh para  oknum. Kondisi  itu juga potensi membuat situasi politik memanas.

“Selalu orang mengait-ngaitkan bahwasanya yang didukung oleh misalnya rezim dialah pemenang, padahal itu kan idiom-idiom yang dibuat oleh kandidat saja. Ini kemudian dimaknai dengan adanya simbol-simbol seperti militer, partai, padahal tanpa itu juga masyarakat memang sudah punya pilihan,” terang Tasrifin.

“Kalau memang ada aparat, kemungkinan itu bukan ada pada level komando keseluruhan, itu mungkin hanya oknum-oknum tertentu. Namanya di lapangan, selalu ada orang-orang yang memanfaatkan posisi dan kondisi tertentu,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Tim Hukum pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulsel Danny Pomanto – Azhar Arsyad (DIA), Akhmad Rianto mengatakan, penyelenggara Pemilu, ASN, TNI dan Polri tidak boleh memihak dan atau memberikan dukungan kepada kandidat manapun.

Sumber: